ASURANSI JIWA DAN HARTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Oleh : Suhar Am

ASURANSI JIWA DAN HARTA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh : Suhar Am

 

Abstrak

Asuransi dengan berbagai jenisnya menjadi salah satu sistem ekonomi dan dalam Islam merupakan mu'amalah al-haditsah yang belum pernah sebelumnya oleh para fuqaha. Mengenai asuransi ini, di kalangan fuqaha masih terdapat perbedaan pendapat. Tidak heran bila umat Islam dalam mensikapi asuransi dihadapkan kepada dua pilihan yang dilematis. Di satu pihak muncul dorongan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup masa depan dengan melihat asuransi dan keikutsertaan menjadi pengelola atau menjadi nasabahnya, merupakan masalah yang urgen, namun di pihak lain umat Islam belum mampu melibatkan diri secara optimal dalam bidang usaha ini, karena masih ada keraguan tentang kedudukan hukumnya. Namun di tengah-tengah keragaman pendapat itu, asuransi tetap berkembang di berbagai belahan dunia Islam dengan berbagai bentuk dan coraknya, termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tulisan ini secara terbatas mengemukakan berbagai persoalan dalam asuransi harta benda dan asuransi jiwa dengan menyoroti sistem aqad {transaksi} asuransi dan implikasinya dalam pandangan para fuqaha, serta argumentasi yang mereka kemukakan.

Kata kunci : Asuransi jiwa, harta, dan hukum Islam

 

Keberadaan asuransi dengan berbagai jenisnya di dunia belahan Timur (Islam) sejak semula merupakan salah satu masalah hukum yang rumit. Kerumitan itu muncul bukan hanya disebabkan asuransi sebagai salah satu sistem ekonomi atau perdagangan yang pertama kali muncul di Barat' tetapi juga menyangkut dengan aqad (transaksi)2 asuransi sebagai bagian dari mu'amalah al­haditsah yang belum pernah dibahas dalam sistem mu'amalah Islam oleh para fuqaha terdahulu.3 Di kalangan fuqaha masih terdapat perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya membuat transaksi baru4 sebagai produk ijtihadi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan berbagai kemajuan di bidang ekonomi, umat Islam dalam mensikapi asuransi_dengan berbagai jenis produknya dihadapkan kepada dua pilihan yang dilematis. Di satu pihak. muncul dorongan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup masa depan dengan melihat asuransi dan keikutsertaan menjadi pengelola atau menjadi nasabahnya, merupakan masalah yang urgen, namun di pihak lain umat Islam belum mampu melibatkan diri secara optimal dalam bidang usaha ini, karena masih ada keraguan tentang kedudukan hukumnya. Keraguan itu muncul sejalan dengan permasalahan asuransi yang baru dikenal di dunia Islam . abad ke 195 disamping praktek operasionalnya yang oleh sebagian fuqaha dianggap mengandung ketidakpastian (ghurur), memiliki unsur gambling (maisir), unsur riba dan bersifat komersial (Yusuf Qardhawi, t.t.:2b4-265). Namun demikian di tengah-tengah berbagai keragaman pendapat itu, asuransi tumbuh dan berkembang di berbagai belahan dunia Islam dengan berbagai bentuk dan coraknya, termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

 

Pengelolaan asuransi yang umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan telah menawarkan berbagai produk asuransi atau pertanggungan, seperti asuransi umum yang meliputi asuransi kebakaran, kendaraan, pengangkutan, rekayasa engenering dan sebagainya, di samping asuransi keluarga, seperiti asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Tulisan ini secara terbatas mengemukakan berbagai persoalan yang menyangkut dengan asuransi harta benda dan asuransi jiwa dengan menyoroti sistem aqad (transaksi) asuransi dan implikasinya dalam pandangan para fuqaha serta argumentasi yang mereka kemukakan.

 

 

Aqad Asuransi Jiwa dan Asuransi Harta

Untuk mengenal secara sepintas tentang aqad Asuransi, Dr. Gharib Al-Jamal (1399:27) mengatakan:

 

Definisi yang lain dikemukakan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa (t.t.:375) sebagai berikut:

 

Dalam prakteknya aqad asuransi dilakukan oleh dua pihak, yaitu tertanggung (individu-kolektif) dengan pihak perusahaan sebagai      penanggung dengan membayar sejumlah premi, seperti terlihat dalam ungkapan berikut (HMN. Purwosutjiptoa, 1990:1).

 

Menurut Pasal 246 KUHD, pertanggungan ialah suatu perjanjian (timbal balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tertentu (onzeker voorval).

 

Ungkapan di atas menggambarkan adanya keterlibatan dua belah pihak dalam melakukan suatu aqad (transaksi) yaitu pihak pertama sebagai sitertanggung  yang rnengalihkan beban atau resiko suatu kerugian atau kerusakan kepada pihak kedua terhadap apa yang ada di bawah kewenangan sipenanggung. Masalahnya kemudian, apakah aqad atau transaksi semacam itu sudah ada aturannya dalam berbagai aqad yang dalam fiqh mu'amalah Islam dan apakah harus ada Ijab Qabul sebagaimana yang ditetapkan dalam jual beli dan sebagainya? Murtadha Mutahhari dalam bukunya al-Riba wa al-Takmin menyebutkan tiga macam aqad (transaksi) dan menempatkan aqad asuransi dalam bentuk ketiga sebagai transaksi baru yang belum dibicarakan dalam buku-buku fiqh. Dalam transaksi asuransi ini pihak penanggung memberikan pertanggungan kepada orang lain dan atas pertanggungan itu ia menuntut uang yang disebut premi. Pada asuransi jiwa tertentu, menurut Mutahhari, kadang-kadang uang yang harus dibayarkan nasabah tidak diketahui jumlahnya secara pasti.

 

Dari sudut pandang fiqh semestinya uang premi asuransi yang dibayarkan nasabah harus memiliki otensitas dalam aqad, yaitu dalam kedudukannya sebagai harga. Menurut hukum mu'amalah barang yang diperjualbelikan atau dipertukarkan wajib diketahui otensitasnya. Oleh karena itu persoalan asuransi jiwa masih menjadi masalah yang cukup diperdebatkan oleh para ahli. Persoalan lain seputar aqad ini adalah menyangkut dengan Ijab dan qabul seperti yang berlaku dalam aqad lainnya, di mana Ijab dari pihak yang berkuasa dalam aqad (penjual) dan qabul dari pihak yang membayar. Secara sepintas pihak nasabah sebagai pembayar harga sejumlah premi dan bertindak sebagai mujib dan di pihak lain perusahaan seakan-akan sebagai qabil. Namun ketika terjadi klaim/pembayaran premi, posisi nasabah berubah menjadi qabil dan pihak perusahaan sebagai mujib. Persoalan ini merupakan bagian dari pembahasari ahli fiqh'siapa sebetulnya yang berposisi sebagai mujib dan yang menjadi qabil dalam transaksi Asuransi.

 

Asuransi Harta Benda

Di lihat dari segi maksud dan tujuan Asuransi secara umum, maka asuransi harta benda termasuk dalam kategori asuransi ganti kerugian yang difokuskan pada barang atau usaha yang menjadi obyek pokok ganti kerugian.7 Al-Atthar (1983:9)mengelompokkan asuransi harta benda dalam kategori "al-Takmin Tijari au bi qisthin Tsabit" di mana asuransi disebut juga sebagai al-Takmin 'ala al-Adrar, bertujuan memberikan ganti kerugian yang kadang-kadang menimpa harta benda seseorang. Asuransi ini ada yang berbentuk al-Takmin 'ala al Asya' berupa penggantian kerugian terhadap harta benda disebabkan kebakaran, pencurian, kematian binatang ternak dan lain-lainnya. Di samping juga ada bentuk al-Takmin Dhidul Masuliyah, seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, terkena sengatan listrik clan sebagainya (Al-Attar, 1983:10-11).

Dalam buku al-Takmin al-Tijari wa al-Tabdil al lslami dibicarakan juga tentang asuransi harta. benda sitertanggung al-Tijari wa al-Tabdil al-Islami dibicarakan juga tentang asuransi harta benda dalam dua bentuk yaitu  al-Takmin `ala al-Asya 'sebagai penggantian terhadap harta benda sitertanggung disebabkan faktor langsung seperti pencurian, kebakaran dan sebagainya, sementara al-Takmin min al­-Masuliyah disebutkan sebagai musibah yang menimpa harta benda seseorang  disebabkan faktor yang tidak langsungseperti kecelakaan kendaraan dan sebagainya (Gharib al-Jamal, 1399:76).

 

Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa disebut dengan asuransi sejumlah uang yang bertujuan untuk membayar premi yang telah ditetapkan kepada nasabah secara pasti, meskipun jumlah setoran yang harus dibayar oleh nasabah seringkali tidak pasti, terutama nasabah yang mengalami resiko sebelum berakhirnya masa pembayaran yang ditetapkan dalam polis.

Para fuqaha menyebut asuransi jiwa dengan istilah al-1'alrmin 'ala al-Hayat sebagai bagian dari al-Takmin 'ala al­Ashash, yaitu sebuah pertanggungan yang dimaksudkan untuk membayar sejumlah premi apabila terjadi resiko dalam kehidupan (jiwa) seseorang (Al-Attar, 1983:10-11). Asuransi Jiwa (AI-Takmin 'ala al-Hayat) terdiri dari al-Takmin Lihalah al­-Wafat, meliputi   di samping ada pula yang disebut dengan al-Takmin Lihalah al-Hayat dan al-Takmin al-Mukhtalith (Ibid.:63). Garib Jamal merinci pembagian al-Takmin 'ala al-Ashash dalam bentuk . Mengenai Takmin 'ala al-Hayat (Asuransi Jiwa) pembagiannya sama dengan apa yang dikemukan oleh Al-Atthar di atas.

Dalam praktek operasionalnya kedua bentuk asuransi (asuransi harta benda dan asuransi jiwa) di mana pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung bekerja sama dengan para peserta (nasabah) sebagai sitertanggung denga.n segala hak dan kewajibannya melalui suatu bentuk aqad (transaksi) tersendiri dalam mu'amalah al­haditsah yang belum dibicarakan oleh fuqaha terdahulu (Ibid.: 13).

Dari berbagai referensi yang sempat dibaca ternyata aqad asuransi dengan segala bentuknya tidak dapat, dikategorikan ke dalam apa yang disebut oleh para ahli sebagai Uqud Musammah yaitu aqad-aqad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu. Aqad ini menurut Hasbi ash­-hiddiqy merupakan bingkai mu'amalah maliyah yang berjumlah 25 macam, termasuk jual beli, sewa menyewa, mudharabah dan sebaqainya (Hasbi Ash­Shiddiqy, :977:93-108).

Perbedaan pendapat para fuqaha bahwa asuransi pada dasarnya terkait erat dengan posisi aqad asuransi sendiri antara aqad-aqad yang sudah ada, di samping juga perbedaan dalam "al-Adillah al-­Mustamiddah " baik tentang kebolehan atau larangannya.

 


Pandangan Fuqaha

Seperti telah dikemukakan bahwa asuransi harta benda merupakan asuransi pertanggungjawaban atas penggantian kerugian, termasuk di dalamnya asuransi kendaraan dan lain-lain. Dalam asuransi kendaraan misalnya pihak asuransi akan memberikan pertanggungan terhadap kendaraan yang bertabrakan dengan kendaraan lain dan menimbulkan kerusakan tanpa kesengajaan.

Dari sudut fiqh dapat dipertanyakan apa batasan kerugian-kerugian yang tidak disengaja yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, mengapa kerugian yang timbul itu harus dipertanggungjawabkan oleh orang lain (perusahaan). Jika pihak perusahaan dianggap sebagai pihak yang tidak semestinya bertanggungjwab, maka apa dasar hukum pembayaran uang asuransi tersebut? Demikian juga halnya asuransi jiwa sebagai asuransi premi yang dikelola pihak perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari selisih jumlah premi yang harus dibayar nasabah dalam jangka waktu tertentu agar memperoleh sejumlah uang pertanggungan. Sementara uang, premi yang disetorkan dikelola oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaannya tanpa campur tangan dan sepengetahuan nasabah. Dalam transaksi itu dijelaskan jangka waktu pembayaran, jumlah premi yang diangsur, jumlah uang pertanggungan dan orang-­orang yang berhak menerimanya.

Sebagai transaksi baru bagi umat Islam Asuransi telah dibahas dalam berbagai kesempatan dengan memandang dari berbagai jenisnya, ternyata mereka belum menemukan kesepakatan dalam menetapkan hukumnya. Berikut ini dikemukakan berbagai pandangan dan pendapat tentang hukum asuransi baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi tertentu, termasuk asuransi harta benda dan jiwa.

 

1. Pendapat fuqaha yang menolak Asuransi

Kelompok ini menurut al-Zarqa adalah golongan yang melarang asuransi secara mutlak. Jumlah kelompok ini cukup banyak dan secara keseluruhan mereka memandang aqad asuransi sebagai perbutan yang tidak halal. Al-Atthar mengemukakan kelompok ini menganggap asas asuransi sebagai "iltizam ma la yaltazim " dalam bentuk memakan harta orang lain secara batil, ada unsur qimar, juhalal, ghurur, mengandung riba bahkan dianggap membantu perusahaan untuk bermuamalah secara riabawi, dan sebagian besar persyartannya fasid serta tidak unsur darurat untuk melakukan hal itu. Termasuk dalam kelompok ini adalah Ibn Abidin seperti dikutip Ahmad al-Syarbasyi (1987:361-382) bahwa pada mulanya pendapat ini berkenaan dengan hukum asuransi pelayaran, tetapi manhaj yang digunakan telah membawa kepada penolakan berbagai macam asuransi lain dan pendapat ini kemudian diikuti pula oleh sejumlah fuqaha lainnya, meskipun di antara mereka ada yang hanya membicarakan asuransi tertentu.

2. Pendapat fuqaha yang membolehkan Asuransi

 

Kelompok ini berpendapat bahwa asuransi berasaskan prinsip ashal kebolehan aqad, bentuk atau sikap kerelaan dalam perdagangan, kebutuhan (dharurat), sudah menjadi perilaku umum dan juga dapat diqiyaskan kepada berbagai aqad lainnya. Kelompok ini antara lain adalah: Ali al­Khafif, .Abdurrahman Isa, Thayyib al-­Najjar, Muhammad al-Bahy, Musthafa al-­Zarqa, Abdul Hamid al-Saih dan Ayatullah al-Syeikh Ali Kasyif al-Ghatha dari Syi'ah Imamiyah Irak (Al-Attar, 1983:21).

 

3. Pendapat fuqaha yang membotehkan Asuransi dengan syarat

Di antara pendukung kelompok ini adalah Ustadz Muhammad Yusuf Musa dan Abdurrahman Isa. Dalam hal ini Yusuf Musa mengatakan bahwa sesungguhnya asuransi dengan segala bentuknya mengandung unsur tolong menolong dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ia mencontohkan asuransi jiwa sebagai asuransi yang tidak dilarang oleh syara' selama tidak mengandung unsur riba.


Asuransi Harta Benda

1. Pendapat yang melarang

Dalam komentar awalnya tentang asuransi, Dr. Yusuf Qardhawi tidak menolak asuransi secara mutlak, dalam arti masih dapat diterima apabila disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Qardhawi nampaknya menolak asuransi dalam praktek sekarang ini, termasuk asuransi harta benda.

 

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan hukum asuransi, kecuali (al-Takmin al-Ta'awuni al-Ijtima'i) sebagai perbuatan yang dilarang, karena bersifatsosial dan bukan bersifat tolong tenolong, atau dengan kata lain semata-mata komersial dan di dalamnya ada beberapa persoalan. Abdullah a1-Qilqily membedakan jenis asuransi menyatakan bahwa kami menduga kuat asuransi dengan segala macamnya termasuk perbuatan haram secara nyata baik bagi orang primitif, orang jahil maupun orang   yang   berpengetahuan. Aurrahman Mahmud Qurra'ah dalam  satu fatwanya tanggal 15 Februari 25 menyebutkan bahwa asuransi harta benda (termasuk asuransi kebakaran), tidak seuai dengan tuntutan syari'at Islam.

Masih dijumpai berbagai pendapat dan tentang larangan aqad asuransi harta benda yang dalam uraian terbatas ini tidak dapat dikemukakan secara keseluruhan.


Pendapat yang membotehkan Asuransi Harta Benda

Al-Syeikh Muhammad Ali al-Khafif mengatakan bahwa ;

 

Muhammad Amin al-Dharir dalam menjelasannya tentang pandangan hukum ri'at terhadap asuransi, mengatakan aqad asuransi dapat dibenarkan dan la menganggap asuransi harta benda sebagai bagian dari al-Takmin al-Ta'awuni yang olehkan syari'at. Abdurrahman Isa mengatakan bahwa tidak ada keraguan tertadap asuransi sebagai transaksi baru belum pernah dikemukakan para imam dahulu, ia merupakan transaksi yang membawa kemaslahatan besar di ekonomi. Hal itu sesuai dengan komitmen para ulama bahwa suatu tindakan (transaksi) yang membawa kemaslahatan umum dan sesuai dengan kaidah syari'ah harus dapat diwujudkan. Bahjat Ahmad Hilmi, Penasehat Pengadilan Tinggi Mesir seperti dikutip Hamzah Ya'kub mengatakan bahwa tujuan asuransi ialah meringankan dan memperlunak tekanan kerugian dan memelihara harta nasabah yang sekiranya ia menanggung sendiri kerugian itu, betapa berat beban yang dipikulnya akibat hilangnya harta bendanya. Oleh karena itu boleh menurut syara'.

Selain nama-nama fuqaha di atas, masih ada beberapa nama lainnya yang membolehkan asuransi harta bendameskipun sejauh ini belum penulis temukan alasan atau dalil yang mendukung pendapatnya.

Asuransi Jiwa

1. Pendapat yang melarang Asuransi Jiwa

Dalam salah satu fatwa Syeikh Ahmad Ibrahim tentang asuransi jiwa dikatakan bahwa transaksi asuransi jiwa merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur riba dan perjudian. Ia menyangsikan aqad ini sebagai aqad yang digolongkan sebagai mudharabah.  Sayyid Sabiq menggaris bawahi apa yang dikemukakan Syeikh Ahmad Ibrahim. Sabiq tidak dapat memasukkan aqad asuransi jiwa sebagai aqad mudharabah yang shahih, tetapi sebagai mudharabah yang rusak. Perusahaan asruransi tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang memberikan sumbangan kepada nasabah dan pihak nasabah tidak dapat dianggap sebagai pemberi pinjaman, karena ketika pengembalian (pembayaran) kepada nasabah selalu diikuti dengan keuntungan, lalu dari mana keuntungan diperoleh.23 Dr. Yusuf Qardhawi menunjuk kepada berbagai bentuk asuransi yang ada sekarang (asuransi jiwa), ia mengatakan bahwa transaksi asuransi jiwa sebagai perjanjian yang rusak. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa asuransi jiwa sebagai bagian dari perjudian, karena jika seseorang baru menyerahkan sebagian dari hartanya (sebagai premi) lalu meninggal dunia, maka atas dasar apa ia mendapat uang yang dicantumkan dalam polis secara keseluruhan. Dan jika ia hidup sampai berakhirnya masa kontrak yang ditentukan, ia akan mendapatkan sejumlah uang yang pernah dibayar bersama dengan keuntungannya dan ini merupakan riba.

Dengan demikian keberadaan asuransi jiwa dalam praktek sekarang ini masih mengandung persoalan. Nampaknya persoalan itu muncul dari aqad asuransi jiwa sendiri, lalu persoalan premi dan pengembaliannya bahkan sistem pewarisan uang asuransi jiwa yang ada dewasa ini belum sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

2. Pendapat yang membolehkan Asuransi Jiwa

Seperti telah disinggung pada uraian terdahulu bahwa dalam menetapkan hukum asuransi secara umum sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi melarang disamping ada pula yang membolehkan asuransi tertentu dengan persyaratan.

Muhammad Abduh berpendapat bahwa kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan dalam bentuk            pembayaran premi, sebagai bagian dari kerjasama mudharabah. Hal ini dibolehkan, karena pada dasarnya tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengambil kembali modal berikut keuntungan yang dihasilkan setelah proses perdagangan dilakukan. Jika nasabahitu meninggal dunia, maka perusahaan itu wajib menepati janjinya dan memberikan uang itu berikut keuntungannya kepada ahli warisnya atau kepada siapa yang berhak terhadap harta tersebut, sebagai bagian dari kesepakatan perkongsian. Abdul Wahab Khallaf nampaknya sependapat dengan Muhammad Abduh, Khallaf membolehkan aqad asuransi jiwa dan menganggapnya sebagai aqad mudharabah. Karena prinsip aqad mudharabah dalam syari'at merupakan aqad dalam bentuk perkongsian keuntungan antara shahib al-mal dan `ami1.27

Dr. Yusuf Musa menggatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan kerjasama yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa dinilainya menguntungkan nasabah dan menguntungkan perusahaan yang mengelolah asuransi.Abdurrahman Isa mengatakan bahwa asuransi iwa termasuk asuransi kecelakaan yang membahayakan panca indera seperti pendengaran dan penglihatan, membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Untuk itu ia menilai syari'at membolehkannya.29

Kesimpulan

Dari uraian-uraian singkat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha masih berbeda pendapat tentang aqad (transaksi) asuransi, baik dari segi eksistensi aqad itu sendiri (boleh tidaknya menambah aqad baru) terhadap aqad-aqad yang sudah ada, maupun dalam implementasinya (ke mana aqad itu akan diqiyaskan) di samping perdebatan sudut pandang lainnya termasuk unsur-unsur yang ada dalam asuransi yang oleh sebagian ahli dinilai belum sesuai dengan syari'at.

 

Tentang mulai timbulnya asuransi secara pasti belum didapati bahann lengkap dan disepakati oleh para ahli dalam mengungkapkannya. Diantara yang dapat dijadikan acuan tentang sejarah timbulnya asuransi, lihat Afzalurrahman Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, Dana Bhakti Wakaf Yogyakarta, 1996, hal. 29. Bandingkan dengan Hamzah Ya’kub, Kode DagangMenurut Islam, Diponegoro, Cet. II, Bandung, 1983, hal. 290.

 
Mengenai keberadaan transaksi Asuransi, secara mendalam diuraikan oleh Dr. Gharib Al Jamal, AI-Takmin AlT ijari wa al-TabdiIal-!smail, Dar al-I’tisharn, Mekkah, 1399 H, hal, 13.

 
Menurut Syatbasyi orang
yang pertama kali berbicara tentang Asuransi di kalangan ahli fIqh Islam yaitu Muhammad Axnin Ibn (imar yang terkenal dengan sebutan Ibn Abidin A1-Thmasyqi (W 12521411836 M). Hal tersebut telah dikemukakan daiam kitabnya Rad al-Mukhtar Syarh Tamwir al-Abshar yang lebih dikenal dengan Hasyiyah Ibn Abidin. Lihat Ahmad Syarbashi, Yasalunaka fi al-din wa al-Hayai, terj. Al Lkhlas, Surabaya Indones.ia, 1987, hal. 361-362.

 
Perbedaan pendapat itu dijelaskan oleh Abd Nashr Taufiq al-Atthar, Hukm al-Tahmin fi al-Syari ‘ah al Islamiah, Maktabah Al-Nabdhah, Mesir 1983, hal. 27. Pertanyaan seputar boleh tidaknya membuat aqab baru dalam, juga dikemukakan Al-Zarqa dengan pertanyaan: Apakah macam-macam aqad dalam syari’at Islam bersifat terbatas dan tidak boleh ditambah? Apakah struktur aqad dalam Islam membatasi orang pada berbagai macam “Uqud Musammat” yang sudah ada sejak periode awal Islam. Al-Zarqa nampaknya melihat kemungkinan boleh membuat akad baru apa aqad dimaksud merupakan tuntutan zaman. Uraian Iebth Iengkap lihat Al-Zarqa dalam Usbu’, Op Cit. hal. 387.

 

Penjelasan yang memadai tentang masuknya Asuransi ke dunia Islam, dapat dilihat dalam Musthafa Abmad Al-Zarqa. Ta ‘qidah ‘Ala Maudhu’ ‘Aqd al-Takmin, dalam Usbu’ al-Fiqh al-Islam, Al-Majlis al-A’la Ii ri’ayah al-funun wa al-Adab waal-’Ulum al-Ijtinia’iyah, Mesir, 1936 hal. 539. (selanjutnya disingkat dengan Usbu’).

Tiga bentuk aqad yang melibatkan dua pihak : Pertaima aqad dalam pemindahan barang atau hak dari satu pihak kepada pihak lain dan salah satu pihak memberikan pembayaran atas barang milik pihak lain, seperti jual beli dan sewa menyewa. Kedua aqad yang tidak mempertukarkan dua barang, melainkan mempertukarkan dua bentuk pekerjaan, contohnya seperti dua orang yang saling menghibahkan buku yang sifatnya pertukaran. Uraian Iengkap masalah ini lihat Mutahhari, Al-Riba wa al-Takmin, teq. Pustaka Hidayah, Cet, I, Bandung, 1995, hal 280.

 
Pada
asuransi ganti kerugian, maksud pertanggungan adalah untuk memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang menderita kerugian atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa kemunduran dalam bentuk miliknya atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh pihak yang bersangkutan Hamzah Ya’kub, Op Cit, hal. 293.

 
Hasbi
Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Mu ‘amalah. Pustaka Rizki Putra, Cet. I, Semarang, 1977, hal. 93-108. Dengan demikian aqad Asuransi dan segi Qismah ada tidaknya dalam bilangan jumlah akad di atas, dapat dimasukkan ke dalam kategori “‘Uqud ghair Musammah” yaitu aqad-aqad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

 
Dengan meluasnya praktek Asuransi di seluruh penjuni dunia, termasuk di negeri-negeri Islam, maka para ahli hukum Islam (fuqaha) tidaklah berdiam diri dalam mendudukkan persoalannya. Sebagai aqad baru, maka aqad Asuransi masih diperselisihkan tentang keabsahan pembentukannya. Abu Zahrah mengemukakan adanya perbedaan pandangan antara Ulma Zhahiri dan ulama-ulama Iainnya tentang persyaratan boleh tidaknya membentuk aqad baru. Uraian mendalam tentang hal itu, lihat Usbu’, Op Cit, hal 539.

 
Argumentasi yang mereka kemukakan antara lain bahwa dalam Asuransi harta benda terdapat unsur spekulasi yang diharamkan, sedangkan pada asuransi jiwa unsur penghakiman/melampaui batas qada dan qadar Allah SWT, karena persoalan umur manusia merupakan bagian hak prerogratif Allah SWT. Lihat ‘Aqd Al-.Takmin wa Mauqifal-Syari’ah al-Islamiyah minh, dalam Usbu’, Op Cit, hal. 380.

 
Al-Arthar menyebut sejumlah nama fuqaha yang melarang Asuransi, hhat A1-Atthar, Op Cii, hal. 20.

Penjelasan Yusuf Musa ini secara lengkap lihat dalam tulisan Al-Zarqa (kutipan di atas) dalam Usbu’, Op Cit, hal. 382-383.

 
Qarbawi tidak dapat menggolongkan Asuransi sebagai dana Yayasan (tabarru’), karena uang premi yang disetorkan sama sekali bukan diniatkan sebagai sumbangan, sementara perusahaan memutar uang premi itu dengan jalan riba. Uraian lengkapnya terlhat dalam Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Dinamika Berkat Utama, Jakarta, tt, hal. 264-265.

 
Muhammad Abu Zahrah, Ta’liq Maudhu ‘Aqd al-Tamrin, Op Cit. hal. 526-527. Pendapat adanya unsur komersial dalam asuransi juga dikemukakan oleh N. Barou dalam bukunya Co-Operative Insurance seperti dikutip Azalurrahman yang menyatakan bahwa : Suatu penyelidikan sementara terhadap binsnis asuransi komersial akan menunjukkan bahwa asuransi tersebut sangat menyerupai perjudian dan perusahaan-perusahaan asuransi sama halnya dengan "Bank Taruhan" serta menerima premi dari peserta asuransi, membayar klaim kerugian, resiko atau kematian kepada penderita. Uraian selengkapnya lihat Afzalurrahman, Op Cit, hal. 147.

Al-Qilqly selain menyebut Hadits yang menegaskan yang halal dan yang haram, juga mengatakan tidak boleh menganggap aqad asuransi sebagai aqad mudharabah sebagaimana dipahami sebagian ulama saat ini dan ia menganggap hal itu sebagai mudharabah yang rusak. Uraian lengkap tentang hal itu lihat `Aqd al-Tamin, dalam Usbu', Op Cit, hal: 420 dan hal 430.

Qurraah menggunakan manhaj yang digunakan oleh Ibn Abidin dalam melarang asuransi pelayaran. Beliau juga tidak dapat menerima pengkiyasan asuransi dengan aqad Kafalah atau Mudharabah. Lihat uraian Qrra'ah seperti dikutip Gharib Al-Jamal, Op Cit, hal. 223.

Penjelasan Ali AI-Khafif dikutip oleh Gharib AI-Jamal, Op Cit, hal. 227.

Dalam kesempatan lain AI-Dahrir mengatakan bahwa asuransi dalam bentuk pertanggungan terhadap harta benda antara perusahaan dan nasabah merupakan bagian dari upaya untuk menjaga dan memelihara harta, sedangkan memelihara harta termasuk bagian dari Maqashid al-Syari'ah. Dengan demikian hal itu dibolehkan dalam pandangan syari'ah. Lihat Usbu', Op Cit, hal. 449 dan hal 501.

Abdurrahman Isa memberikan contoh bahwa tindakan para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan sahabat lainnya, menunjukkan bahwa kemaslahatan umum dapat dijadikan dasar pembentukan suatu hukum. Penjelasan secara mendalam tentang pendapat ini lihat Usbu', Op Cit.hal. 474.

Hamzah Ya'kub, Op Cit, hal. 309. Penjelasan yang lebih memadai lihat tulisan Bahjat Ahmad Hilmi yang berjudul `Mazaya Nizham al-Tamin" dalam Usbu', Op Cit, ha1491-494.

Para fuqaha dimaksud antara lain : Najmuddin al-Wai'zh, (mufti Irak), Ahmad Thaha Sanusi dari Mesir, Mahmud Mabruk dari Mesir, Ramiz Malik Amin dari Libanon, Muhammad Ibn Hasan Al-Hajawi Al-Tsa'labi dari Jami'ah Qarwiyyin, Lihat Al-Atthar, Op Cit, hal. 21-22.

Syeikh Ahmad Ibrahim mengatakan : Apabila seorang nasabah meninggal dunia sebelum melunasi semua premi atau baru membayar sebagian kecil saja, sementara sebagian besarnya belum dibayar, lalu perusahaan membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan dalam polis secara keseluruhan, maka atas alasan apa pembayaran itu, bukankah sama dengan pertaruhan dan perjudian. Uraian lengkap dapat dilihat dalam Usbu', Op Cit, hal. 459.

Secara keseluruhan dalam pandangan Sabiq, aqad asuransi tidak sesuai dengan aqad-aqad yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Dalam hal seorang nasabah masih hidup setelah ia melunasi seluruh premi maka ia akan menerimanya secara utuh berikut keuntungannya. Tetapi ketika ia baru membayar sebagian dari premi lalu ia meninggal dunia, maka perusahaan berkewajiban membayar seluruh uang yang dinyatakan dalam polis kepada ahli warisnya, maka sekali lagi patut dipertanyakan, apakah itu bukan sebuah perjudian atau pertaruhan. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jld. 3, Al-Fath al'ilam al-Arabi, Mesir, 1990, hal. 348.

Qardhawi mengatakan bahwa apabila anggota asuransi jiwa membayar sejumlah uang (dua ribu dollar misalnya) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka ia mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut secara penuh, tidak kurang sedikitpun. Tetapi kalau ia kongsi dengan pedagang, maka ia akan memperoleh pengembalian uang sebanyak yang disetor pada periode itu ditambah dengan keuntungannya. Qardhawi, Op Cit, hal. 264.

Muhanunad Abu Zahrah, dalam Usbu', Op Cit, hal. 382. Perlu ditambahkan bahwa Abu Zahrah pada dasarnya menolak asuransi non sosial atau yang semata-mata komersial. Penolakan itu disebabkan berbagai faktor antara lain : Asuransi itu mengandung unsur perjudian atau mirip dengan perjudian, mengandung kesamaran (gharar), mengandung riba karena dengan sistem bunga, di samping merupakan peringkat sharf (jual beli mata uang) dan tidak didapati alasan ekonomi yang sampai pada tingkat darurat. Lihat Usbu', Op Cit, hal. 526-527.

Fatwa Muhammad Abduh itu dikemukakan pada tahun 1319 H ketika ia menjabat sebagai mufti Mesir dan merupakan jawaban pertanyaan dari seorang pimpinan perusahaan yang bertanya tentang seorang laki-iaki yang bekerjasama dengan sebuah perusahaan di mana laki-laki itu memberikan sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu kepada perusahaan tersebut, dengan maksud supaya uang itu digunakan sebagai modal untuk berdagang yang akan mendatangkan keuntungan. Jika waktu yang telah disepakati itu telah berakhir, sementara laki-laki itu masih hidup maka laki-laki tersebut mengambil kembali uangnya itu sekaligus dengan keuntungan yang menjadi haknya dari perdagangan di atas. Jika laki-laki itu meninggal, maka ahli warisnya berhak atas Tentang mulai timbulnya asuransi secara Pasti belum didapati bahan lengkap dan disepakati oleh para ahli dalam mengungkapkannya. Di antara yang dapat dijadikan acuan tentang sejarah timbulnya asuransi, lihat Afzalurrahman, Doktrin EkonomiIslam, Jilid 4, Dana Bhakti Wakaf Yogyakarta, 1996, hal. 29. Bandingkan dengan Hamzah Ya'kub, Kode Dagang Menurut Islam, Diponegoro; Cet. II, Bandung, 1983, hal. 290'

Mengenai keberadaan transaksi Asuransi, secara mendalam diuraikan oleh Dr. Gharib Al Jamal, Al-Takmin Al- tijari wa al-Tabdil al-Ismail, Dar at-I'tisham, Mekkah, 1399 H, hal. 13:

Menurut Syarbasyi orang yang pertama kali berbicara tentang Asuransi di kalangan ahli fiqh Islam yaitu Muhammad Amin Ibn Umar yang terkenal dengan sebutan Ibn Abidin Al-Dimasyqi (W 1252 H/1836 1Vi). Hal tersebut telah dikemukakan dalam kitabnya Rad al Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar yang lebih dikenal dengan Hasyiyah Ibn Abidin: Lihat Ahmad Syarbashi, Yasalunaka fi al-din wa al-Hayat, terj. Al Ikhlas, Surabaya Indonesia, 1987, hal. 361-362.

Perbedaan pendapat itu dijelaskan oleh Abd Nashr Taufiq al-Atthar, Hukm al-Takmirt fi al-Syari ah al­Islamiah, Maktabah A1 Nahdhah, Mesir 1983, hal. 27. Pertanyaar, seputar boleh tidaknya membuat aqab baru dalam, juga dikemukakan Al-Zarqa dengan pertanyaan: Apakah macam-macam aqad dalam syari'at Islam bersifat terbatas dan tidak boleh ditambah? Apakah struktur aqad dalam Islam membatasi orang pada berbagai macam "Uqud M:isammat" yang sudah ada sejak periode awal Islam.. Al-Zarqa nampaknya melihat kemungkinan boleh membuat akad baru apa aqad dimaksud merupakan tuntutan zaman. Uraian lebih lengkap lihat Al-Zarqa dalam Usbu', Op Cit, hal. 387.

Penjelasan yang memadai tentang masuknya Asuransi ke dunia Islam, dapat dilihat dalam Musthafa Ahmad Al-Zarqa, Ta qidah Ala Maudhu' Aqd al-Takmin, dalamUsbu' al-Fiqh al-Islam, AI-Majlis al-A'la li ri'ayah al-funun wa al-Adab wa al-`Utum al-ljtima'iyah, Mesir, 1936 hal. 539. (selanjutnya disingkat dengan Usbu'). Tiga bentuk aqad yang melibatkan dua pihak : Pertama aqad dalam pemindahan barang atau hak dari satu pihak kepada pihak lain dan salah satu pihak memberikan pembayaran atas barang milik pihak lain, seperti jual beli dan sewa menyewa. Kedua aqad yang tidak mempertukarkan dua barang, melainkan mempertukarkan dua bentuk pekerjaan, contohnya seperti dua orang yang Wing menghibahkan buku yang sifatnya pertukaran. Uraian lengkap masalah ini lihat : Mutahhari, AI-Riba wa al-Takmin, terj. Pustaka I-fidayah, Cet. I, Bandung, 1995, hal. 280.

Pada asuransi ganti kensgian, maksud pertanggungan adalah untuk memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang menderita kerugian atau beada miliknya, kerugian mana teqadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa kemunduran dalam bentuk miliknya atau kehilanga.l keuntungan yang diharapkan oleh pihak yang bersangkutan Hamzah Ya'kub, Op Cit, hal. 293.

Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Mu amalah, Pustaka Rizki Putra, Cet. I, Semarang, 1977, hal. 93-108. Dengan demikian aqad Asuransi dari segi Qismah ada tidaknya dalam bilangan jumlah akad di atas, dapat dimasukkan ke dalam kategori "'Uqud ghair Musammah" yaitu aqad-aqad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

Dengan meluasnya praktek Asuransi di seluruh penjuru dunia, termasuk di negeri-negeri Islam, maka para ahli hukum Islam (fuqaha) tidaklah berdiam diri dalam mendudukkan persoalannya. Sebagai aqad baru, maka aqad Asuransi masih diperselisihkan tentang keabsahan pembentukannya. Abu Zahrah mengemukakan adanya perbedaan pandangan antara Ulma Zhahiri dan utama-ulama lainnya tentang persyaratan boleh tidaknya membentuk aqad baru. Uraian mendalam tentang hal itu, lihat Usbu', Op Cit, hal. 539.

Argumentasi yang mereka kemukakan antara lain bahwa dalam Asuransi harta benda terdapat unsur spekulasi yang diharamkan, sedangkan pada asuransi jiwa unsur penghakiman/melampaui batas qada dan qadar Allah SWT, karena persoalan umur manusia merupakan bagian hak prerogratif Allah SWT. Lihat `Aqd Al-Takmin wa Mauqif al-Syari'ah al-Islamiyah minh, dalam Usbu', Op Cit, hal. 380.

Al-Atthar menyebut sejumlah nama fuqaha yang melarang Asuransi, lihat Al-Atthar, Op Cit, hal. 20.

Penjelasan Yusuf Musa ini secara lengkap lihat dalam tulisan AI-Zarqa (kutipan di atas) dalam Usbu', Op Cit, hal. 382-383.

Qarhawi tidak dapat menggolongkan Asuransi sebagai dana Yayasan (tabarru'), karena uang premi yang disetorkan sama sekali bukan diniatkan sebagai sumbangan, sementara perusahaan memutar uang premi itu dengan jalan riba. Uraian lengkapnya terlihat dalam Al-Halal wa al Haram fl al-Islam, Dinamika Berkat Utama, Jakarta, tt, hal. 264-265.

Muhammad Abu Zahrah, Ta'liq Maudhu `Aqd al-Tamrin, Op Cit, hal. 526-527. Pendapat adanya unsur komersial dalam asuransi juga dikemukakan oleh N. Barou dalam bukunya Co-Operative Insurance seperti uang tersebut, atau orang mengurus dan memeliharanya ketika masa hidupnya. Apakah tindakan laki-laki itu sesuai dengan syari'at. Uraian lengkap seputar pendapat ini, lihat Usbu', Op Cit, hal. 452-453.

Dalam hal adanya pendapat yang mengatakan bahwa sistem prosentase dalam suatu mudharabah dianggap tidak syah, Khallaf memberikan jawaban antara lain:Tafsir ayat Riba dalam Surat Al-Baqarah oleh Muhammad Abduh tidaklah termasuk riba yang diharamkan dalam nash (yang sudah ada keharamannya), apabila seseorang memberikan modalnya kepada orang lain (untuk dijadikan modal usaha) dengan menetapkan bagian keuntungan tertentu dari modal itu. Di samping itu persyaratan dalam mudharabah bahwa bagian keuntungan berdasarkan dan tidak ada ketentuan tertentu (prosentase dari modal) dan hal itu tidak diterima oleh sebagian mujtahid atau bukan merupakan suatu hukum yang telah disepakati: Lihat Usbu', Op Cit, hal. 454.

Yusuf Musa mengatakan kebolehan asuransi sepanjang bersih dari riba. Dalam arti nasabah yang masih hidup setelah selesai masa pertanggungan hanya berhak menerima kembali sejumlah premi yang pernah ia setorkan. Tetapi bilamana nasabah itu meninggal dunia sebelum batas penyetoran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi yang dicantumkan dalam polis dan hal ini halal menurut beliau. Hamzah Ya'kub, Op Cit, hal. 302-303.

Lihat Usbu', Op Cit, hal. 477. Abdurrahman Isa mengomentari hubungan antara nasabah dengan perusahaan Asuransi sebagai hubungan yang saling mengikat yang dibangun atas dasar kerelaan dan membawa kemaslahatan umum, memelihara hak milik orang dan sebagainya. Selanjutnya dikatakan bahwa tidak ada nash yang melarangnya baik dari A1-Kitab, Al-Sunnah maupun Ijmak, juga mengandung apa yang dilarang oleh syara' berupa pertentangan dan permusuhan. Lihat Hamzah Ya'kub, Op Cit, hal. 309.


DAFTAR PUSTAKA

 

Afzalurrahman, 1995, Economic Doctrines of Islam, (terj.), Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Al-Atthar, Abd Nashir Taufiq, 1983, Hukm al-Tukmin fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Mesir: Maktabah al-Nadhah.

Al-Jamal, Gharib, 1399 H, AI-Takmin al­-Tijari wa al-Tabdil al-lslami, Mekkah: Dar al-I'tisham.

Al-Majlis al-A'la li Ri'ayah wa al-Funun wa al-Adab wa al-`Ulum ail-Ijtima'iyah, 1963, Usbu' al-Fiqh al­Islami, Mesir.

Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, tt, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Jakarta.: Dinamika Berkat Utama.

Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, 1977, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Al-Syarbasyi, Ahmad, 1987, Yasalunaka fi al-Din wa al-Hayat (terj), Surabaya: Al-Ikhlas.

Mutahhari, Murtadha, 1995, AI-Riba wa al­-Tukmin (terj), Bandung: Pustaka Hidayah.

Purwosutjipto, HMN, 1990, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan), Jilid 6, Jakarta: Djambatan.

Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah, 1990, Jilid 3, Mesir: Al-Fath li al- 1'lam al-Arab.

Ya'kub, Hamzah, 1992, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro

Additional information